Aspek Hukum Kerja Sama Pemerintah / Legal Aspect of Government Cooporation

Mata kuliah ini mempelajari tentang Sumber hukum kerja sama pemerintah, KTUN sebagai sumber hukum kerja sama pemerintah, perjanjian kerja sama, karakter hukum kerja sama pemerintah, hukum campuran oplostheori (teori melebur) atau ketentheori (teori rangkaian). kedudukan hukum pemerintah dalam kerja sama dengan pihak ketiga, instrumen hukum kerja sama pemerintah yaitu mou dan perjanjian. bentuk-bentuk kerja sama pemerintah yaitu bentuk-bentuk kerja sama antar pemerintah, bilateral, multilateral, bentuk-bentuk kerja sama pemerintah dengan swasta. serta kontrak pelayanan, operasi dan perawatan (operation, maintenance and service contract), kontrak bangun, operasikan dan transfer (build, operate and transfer-bot), joint venture, community based provision. kerja sama pemerintah daerah antara lain: kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, kerja sama antar pemerintah daerah dan kerja sama pemerintah daerah dengan lembaga privat, prosedur kerja sama pemerintah yaitu prosedur kerja sama pemerintah dalam peraturan perundang-undangan, pengujian diskresi kerja sama pemerintah serta sifat koordinasi eksekutif -legislatif dalam kerja sama pemerintah. juga menjelaskan larangan dalam kerja sama pemerintah, konsep tanggung jawab dalam kerja sama pemerintah, tanggung jawab jabatan dalam kerja sama pemerintah dan pertanggungjawaban hukum dalam kerja sama pemerintah.

• Mata Kuliah Prasyarat

  • Hukum Administrasi Negara

• Kode: 200801602P0050
• Kurikulum: Institusional
• Klasifikasi: MKK
• Semester: 7
• SKS: 2